TPAPD Sumenep Bulan Depan Mencapai 13 Milyar

Kota | Surabaya Seruu

Written by Redaksi Seruu.Com on Thursday, 27 May 2010 19:36

Pemkab Sumenep, Madura, dipastikan bakal  mencairkan Dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD 2010) pada awal Juni mendatang. "Bulan depan sudah dicairkan. Cuma pencairan dananya dana itu tidak bisa saja tidak dilakukan untuk seluruh aparatur desa yang tersebar di 328 desa. Karena hingga saat ini ada beberapa desa yang belum menyerahkan berkas administrasi proses pencairannya, "Ungkap Achmad Nur Salam,  Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabag Pemdes Pemkab Sumenep, Kamis (27/05/2010).Salam juga meminta sejumlah desa yang belum melengkapi berkas administrasi untuk segera menyelesaikannya sesuai dengan peraturan desa dan SPPnya, agar dana TPAPDnya bias segera dicairkan. Sekedar mengingatkan. Untuk  dana TPAPD tahun ini di kabupaten Sumenep mencapai 13 milyar 949 juta, untuk 8 bulan yang diambilkan dari anggaran pendapatan dana belanja daerah (APBD) Sumenep. "Sedangkan sisa dana selama 4 bulan diambilkan dari perubahan anggaran keuangan-(pak,Red.). Dana TPAPD bagi sejumlah perangkat desa setiap bulannya yakni, kepala desa menerima Rp.750.000,- , plt Sekretaris desa Rp.500.000,-, dan Rp. 400.00 untuk kepala dusun”. Imbuh Salam

Bupati Sumenep, Lantik 2 Kades Terpilih

Kota | Surabaya Seruu

Written by Redaksi Seruu.Com on Thursday, 27 May 2010 16:52

Bupati Sumenep, Madura, Ramdlan Siraj, mewanti-wanti seluruh kepala desa (Kades) untuk senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan tidak stagnan. "Mengingat tugas dan kewajiban kepala desa saat ini harus selalu berorientasi pada pembaharuan dan pembangunan.,menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapan saya, para kades di Sumenep Semaksimal mungkin melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut dengan tidak membeda-bedakan antara masyarakat pendukung dan yang bukan pendukungnya. Ungkap Ramdlan Siraj, Bupati Sumenep seusai  pelantikan kepala desa terpilih Kamis (27/05/2010). Ramdlan mengatakan, setiap kepala desa hendaknya dapat mengayomi dan memberikan pelayanan terbaiknya dan yang sama baik warga masyarakat pendudukung maupun bukan pendukungnya, terutama dalam menentukan warga miskin penerima bantuan dari pemerintah. "Setiap Kepala Desa memiliki peran sebagai pimpinan desa, jadi harus dapat menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak, dalam upaya mewujudkan program-progam desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," Pesannya didepan kades terpilih

Satker Sumenep Saling Tuding Barang Rongsokan

Kota | Surabaya Seruu

Written by Redaksi Seruu.Com on Tuesday, 25 May 2010 23:38

Makin banyaknya tumpukan barang bekas atau barang rongsokan milik warga Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Madura, tampaknya kian banyak dikeluhkan warga. Meraka meminta sejumlah pihak terkait, segera memberi tegoran pada pemilik usaha barang rongsokan itu. "Kami meminta seluruh pihak terkait, untuk ngasih peringatan keras pada pemilik usaha barang rongsokan ini. Masa seenaknya menumpuk barang-barang itu dibahu jalan. Padahal sangat berbahaya bagi pengendara bermotor. Apa masih menunggu korban, "Ujar Sarkawi dari LSM Gerindo Sumenep. Selasa (25/05/2010). Sementara itu, Abdul Muthallin, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), saat dikonfirmasi dikantornya mengatakan, pihaknya secara teknis tidak bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Melainkan menjadi wewenang dari Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep. "Itu khan urusan Perekonomian Sumenep, yang telah memberikan ijin melalui samsat perijinan. Selain itu, yang paling bertanggung jawab adalah Satpol PP dan Dinas Perhubungan.''Tepis Muthallib. Ditempat yang berbeda, Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumenep, Drs. Moch. Zain Saleh, mengaku turut menyesalkan tumpukan rongsokan milik warga yang mengganggu pengguna jalan yang ada di Desa Pabian ini. "Sebenarnya yang paling bertanggung jawab menurut saya, ya pemilik barang rongsokan itu. Akan tetapi, saya berharap masalah ini segera diselesaikan oleh  satuan kerja (satker) yang bertanggung jawab. Saya juga berharap pada samsat perijinan, kalau memang tidak iktikad baik dari pemilik usaha rongsokan, sebaiknya ijin gangguan (Ho)nya jangan diperpanjang lagi. "Ujar Zain dikantornya.

Dituding Jadi Makelar DAK, Ketua Komisi D Naik Pitam

Kota | Surabaya Seruu

Written by Redaksi Seruu.Com on Tuesday, 25 May 2010 09:07

Makin santernya rumor tentang adanya anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Kabupaten Sumenep, Madura,  yang menjadi makelar Dana Alokasi Khusus (DAK) lengkap dengan sejumlah uang jaminan, tampaknya mendapat respon yang beragam dikalangan anggota dewan. Sebagian hanya geleng-geleng kepala, dan sebagian lain mengaku baru tahu dari salah satu dan sebagian lagi langsung mencak-mencak. "Wah itu tidak mungkin Mas, mana mungkin ada anggota dewan yang jadi markus kayak gituan. Itu pasti tidak benar. Bagi saya pribadi, itu masalah harga diri, jadi tidak mungkin. Mereka pasti hanya berspekulasi dan  sekedar tahayyul, "Ujar Ach. Zubaidi, Ketua Komisi D DPRD Sumenep, dari Fraksi PPP. Senin (24/05/2010). Namun ketika didesak kemungkinan akan kebenaran informasi markus DAK oleh sejumlah oknum komisi D, Zubaidi malah beralasan lain. "Oke, kita hargai hasil temuan mereka itu. Kita dimosi akan menindak lanjuti masalah ini. Tetapi kami juga meminta kepada Dinas Pendidikan Sumenep, agar tidak melayani anggota dewan yang nakal. Tidak usah ikut-ikutan, ''Imbuhnya. Sekedar mengabarkan, rumor tentang adanya anggota dewan yang menjadi makelar DAK itu mulai muncul kepermukaan dan ramai dibicarakan dari bibir ke bibir itu ditengarai sejak terjadinya aksi unjuk rasa oleh ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) didepan kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep. Hal tersebut diperkuat dengan pengakuan salah satu kepala sekolah, yang enggan disebutkan namanya. "Saya  mendukung langkah teman-teman jurnalis dalam mengungkap masalah ini (mardak). Saya juga pernah didatangi salah satu dari mereka, "Terang Kepala sekolah yang juga mantan jurnalis dan aktivis LSM, [Miftahol]