Peternak Sapi Bunting Dapat Dana Insentif

Peternak yang mempunyai sapi bunting, kini bisa bernafas lega, karena dalam upaya meningkatkan produktivitas peternak lokal, kini pemerintah pusat mengucurkan dana insentif. Teknik penyaluran dana itu bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.

Kepala Dinas Peternakan Jatim, Suparwoko Adiesoemarto, mengatakan, program insentif itu merupakan realisasi dari upaya meningkatkan populasi sapi bakalan dalam negeri. Peningkatan populasi ini, diharapkan program swasembada daging pada 2014 dapat terwujud.

Mengenai penyaluran dananya, Suparwoko menjelaskan, masing-masing peternak yang mempunyai sapi bunting akan mendapat bantuan sebesar Rp500 ribu. Dana itu digunakan untuk vaksinasi janin dari penyakit brocelosis yang dapat menyebabkan keguguran. "Uang itu bisa berguna bagi peternak, karena mampu meringankan biaya operasional perawatan," katanya.

Selain untuk vaksinasi, dana insentif juga dapat digunakan untuk membeli tambahan pakan ternak dan konsentrat. Harapannya, jika stok pakan cukup, indukan maupun anakan yang dilahirkan dapat mencapai berat badan ideal.

Upaya agar dana itu tidak disalahgunakan, maka penyalurannya bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dengan membentuk petugas pemeriksa kebuntingan (PKB) yang bertugas untuk mendeteksi kebuntingan ternak.

Petugas ini terdiri dari dokter hewan, sarjana peternakan maupun masyarakat umum yang mengerti akan peternakan. 

"Karena dana ini sifatnya itu hibah, maka potensi penyelewengan pasti ada. Pola antisipasinya saat ini telah disiapkan sistem untuk mengkontrolnya," ungkapnya.
Selain program dana insentif, lanjut Soeparwoko, dalam meningkatkan populasi ternak di Jatim. Pemerintah juga membuat kebijakan pelarangan pemotongan sapi produktif.  Bagi rumah pemotongan hewan (RPH) yang melanggar aturan tersebut, pemerintah tidak segan akan menindak tegas dengan mencabut izin usahanya. 

Banyaknya RPH memotong sapi produktif ini, sebagai dampak penyetopan impor sapi Australia beberapa lalu. sehingga disaat permintaan meningkat, harga daging naik, maka RPH liar tertarik untuk menyembelih sapi-sapi produktif. 

Karena itu untuk mengantisipasi maraknya pemotongan sapi produktif, pemerintah saat ini telah membentuk program penyelamatan. Teknisnya, dengan membentuk kelompok masyarakat peternak untuk membeli sapi produktif dari pemotongan dengan cara dibeli dengan dana hibah dari pemerintah. 

Sapi produktif usia 1,5 tahun atau maksimal sudah beranak empat yang akan disembelih, akan diselamatkan oleh peternak untuk dikembangbiakan. Penyelamatan ini dengan membeli sapi tersebut dari anggaran dana hibah pemerintah. 

Adanya kebijakan ini, harapannya ke depan pengembangan sapi Jatim lebih maksimal. Sehingga prestasi Jatim sebagai swasembada daging dengan populasi 40 persen sapi nasional berada di Jatim masih bisa dipertahankan. [rac]

Sumeber: harianbhirawa.co.id

TPAPD Sumenep Bulan Depan Mencapai 13 Milyar

Kota | Surabaya Seruu

Written by Redaksi Seruu.Com on Thursday, 27 May 2010 19:36

Pemkab Sumenep, Madura, dipastikan bakal  mencairkan Dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD 2010) pada awal Juni mendatang. "Bulan depan sudah dicairkan. Cuma pencairan dananya dana itu tidak bisa saja tidak dilakukan untuk seluruh aparatur desa yang tersebar di 328 desa. Karena hingga saat ini ada beberapa desa yang belum menyerahkan berkas administrasi proses pencairannya, "Ungkap Achmad Nur Salam,  Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabag Pemdes Pemkab Sumenep, Kamis (27/05/2010).Salam juga meminta sejumlah desa yang belum melengkapi berkas administrasi untuk segera menyelesaikannya sesuai dengan peraturan desa dan SPPnya, agar dana TPAPDnya bias segera dicairkan. Sekedar mengingatkan. Untuk  dana TPAPD tahun ini di kabupaten Sumenep mencapai 13 milyar 949 juta, untuk 8 bulan yang diambilkan dari anggaran pendapatan dana belanja daerah (APBD) Sumenep. "Sedangkan sisa dana selama 4 bulan diambilkan dari perubahan anggaran keuangan-(pak,Red.). Dana TPAPD bagi sejumlah perangkat desa setiap bulannya yakni, kepala desa menerima Rp.750.000,- , plt Sekretaris desa Rp.500.000,-, dan Rp. 400.00 untuk kepala dusun”. Imbuh Salam

Bupati Sumenep, Lantik 2 Kades Terpilih

Kota | Surabaya Seruu

Written by Redaksi Seruu.Com on Thursday, 27 May 2010 16:52

Bupati Sumenep, Madura, Ramdlan Siraj, mewanti-wanti seluruh kepala desa (Kades) untuk senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan tidak stagnan. "Mengingat tugas dan kewajiban kepala desa saat ini harus selalu berorientasi pada pembaharuan dan pembangunan.,menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapan saya, para kades di Sumenep Semaksimal mungkin melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut dengan tidak membeda-bedakan antara masyarakat pendukung dan yang bukan pendukungnya. Ungkap Ramdlan Siraj, Bupati Sumenep seusai  pelantikan kepala desa terpilih Kamis (27/05/2010). Ramdlan mengatakan, setiap kepala desa hendaknya dapat mengayomi dan memberikan pelayanan terbaiknya dan yang sama baik warga masyarakat pendudukung maupun bukan pendukungnya, terutama dalam menentukan warga miskin penerima bantuan dari pemerintah. "Setiap Kepala Desa memiliki peran sebagai pimpinan desa, jadi harus dapat menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak, dalam upaya mewujudkan program-progam desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," Pesannya didepan kades terpilih

Satker Sumenep Saling Tuding Barang Rongsokan

Kota | Surabaya Seruu

Written by Redaksi Seruu.Com on Tuesday, 25 May 2010 23:38

Makin banyaknya tumpukan barang bekas atau barang rongsokan milik warga Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Madura, tampaknya kian banyak dikeluhkan warga. Meraka meminta sejumlah pihak terkait, segera memberi tegoran pada pemilik usaha barang rongsokan itu. "Kami meminta seluruh pihak terkait, untuk ngasih peringatan keras pada pemilik usaha barang rongsokan ini. Masa seenaknya menumpuk barang-barang itu dibahu jalan. Padahal sangat berbahaya bagi pengendara bermotor. Apa masih menunggu korban, "Ujar Sarkawi dari LSM Gerindo Sumenep. Selasa (25/05/2010). Sementara itu, Abdul Muthallin, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), saat dikonfirmasi dikantornya mengatakan, pihaknya secara teknis tidak bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Melainkan menjadi wewenang dari Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep. "Itu khan urusan Perekonomian Sumenep, yang telah memberikan ijin melalui samsat perijinan. Selain itu, yang paling bertanggung jawab adalah Satpol PP dan Dinas Perhubungan.''Tepis Muthallib. Ditempat yang berbeda, Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumenep, Drs. Moch. Zain Saleh, mengaku turut menyesalkan tumpukan rongsokan milik warga yang mengganggu pengguna jalan yang ada di Desa Pabian ini. "Sebenarnya yang paling bertanggung jawab menurut saya, ya pemilik barang rongsokan itu. Akan tetapi, saya berharap masalah ini segera diselesaikan oleh  satuan kerja (satker) yang bertanggung jawab. Saya juga berharap pada samsat perijinan, kalau memang tidak iktikad baik dari pemilik usaha rongsokan, sebaiknya ijin gangguan (Ho)nya jangan diperpanjang lagi. "Ujar Zain dikantornya.